PT BESTPROFIT FUTURES MEDAN
Bestprofit JAKARTA - Bank Indonesia (BI) kembali mengimbau
masyarakat untuk terus menjaga kehati-hatian dalam penggunaan transaksi
nontunai. Demi kemudahan masyarakat, fasilitas transaksi nontunai terus
diperluas hingga mencakup berbagai aktivitas transaksi, termasuk untuk
membantu kegiatan masyarakat selama libur Lebaran.
"Seiring hal
tersebut, kewaspadaan terhadap kejahatan sistem pembayaran pun perlu
semakin ditingkatkan," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI
Tirta Segara belum lama ini.
Beberapa kasus kejahatan sistem
pembayaran yang mungkin terjadi antara lain berupa skimming, phishing
dan malware. Skimming adalah tindakan mencuri data nasabah dengan
memasang alat perekam data, umumnya dilakukan pada mesin Electronic Data
Capture (EDC) dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
Sementara
Phishing adalah tindakan ilegal untuk memperoleh informasi sensitif
seperti user id dan password, detil kartu kredit, dan lain-lain.
Sementara malware merupakan software atau kode yang diciptakan seseorang
dengan tujuan jahat.
"Agar transaksi sistem pembayaran dapat
berjalan dengan aman, masyarakat diharapkan untuk berhati-hati sebelum
melakukan transaksi melalui berbagai jalur transaksi seperti internet
banking, mobile banking, SMS banking, transaksi melalui ATM dan EDC,"
jelasnya.
Nasabah juga diharapkan untuk senantiasa menjaga
perangkat yang digunakan dengan tidak membuka situs-situs yang tidak
aman, serta senantiasa melakukan pengkinian anti virus.
Selain
itu, masyarakat diharapkan juga untuk dapat memilah informasi yang
beredar mengenai penipuan atau kejahatan sistem pembayaran. Untuk
menjamin sistem terselenggaranya sistem pembayaran yang aman, otoritas
dan penyelenggara sistem pembayaran senantiasa meningkatkan pengamanan
sistem pembayaran terus dilakukan.
"Seluruh pihak juga terus berkoordinasi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan sistem pembayaran," kata dia.
Menurutnya,
jika masyarakat mencurigai adanya penipuan atau kejahatan nontunai,
masyarakat dapat melaporkan kepada pihak penerbit kartu serta kepolisian
sebagai pihak penegak hukum. Klarifikasi atas pemberitaan/informasi
yang beredar juga dapat dilakukan dengan menghubungi pihak penerbit
kartu terkait.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar