
PT BESTPROFIT FUTURES MEDAN
BESTPROFIT - Pemerintah akan membatasi transaksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan uang tunai.
Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) yang tengah dituntaskan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maksimal transaksi yang diperbolehkan menggunakan uang tunai adalah sebesar Rp 100 juta. BEST PROFIT
Masyarakat yang ingin membeli barang atau jasa dengan nilai di atas Rp 100 juta, wajib menggunakan metode pembayaran non tunai. PT BESTPROFIT
Beleid ini dibuat untuk menghindari penggunaan uang tunai dalam tindak pidana pencucian uang dan korupsi. PT BEST PROFIT
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) Heru Kristiyana mengatakan, pihaknya masih menunggu undang-undang ini resmi keluar. BESTPROFIT FUTURES
"Terkait RUU ini, kami lihat dulu seperti apa," kata Heru ditemui di acara konferensi pers sosialisasi aturan structured product. BEST PROFIT FUTURES
Menurut OJK, pembatasan transaksi tunai ini baru sebatas rencana. Nantinya OJK akan memberikan respons setelah rencana aturan ini resmi keluar. PT BESTPROFIT FUTURES PT BEST PROFIT FUTURES BESTPRO
JAKARTA, KOMPAS.com -
Pemerintah akan membatasi transaksi yang bisa dilakukan dengan
menggunakan uang tunai.
Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang
Kartal (PTUK) yang tengah dituntaskan antara pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), maksimal transaksi yang diperbolehkan
menggunakan uang tunai adalah sebesar Rp 100 juta.
Masyarakat yang ingin membeli barang atau jasa dengan nilai di atas Rp
100 juta, wajib menggunakan metode pembayaran non tunai. Beleid ini
dibuat untuk menghindari penggunaan uang tunai dalam tindak pidana
pencucian uang dan korupsi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) Heru
Kristiyana mengatakan, pihaknya masih menunggu undang-undang ini resmi
keluar. "Terkait RUU ini, kami lihat dulu seperti apa," kata Heru
ditemui di acara konferensi pers sosialisasi aturan structured product,
Kamis (26/4).
Menurut OJK, pembatasan transaksi tunai ini baru sebatas rencana.
Nantinya OJK akan memberikan respons setelah rencana aturan ini resmi
keluar.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Transaksi Rp 100 Juta ke Atas Tak Boleh Tunai, Ini Respon OJK", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/26/160146826/transaksi-rp-100-juta-ke-atas-tak-boleh-tunai-ini-respon-ojk.
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
Tidak ada komentar:
Posting Komentar