BESTPROFIT - Presiden
Joko Widodo meneken dan mengirim Surat Presiden (Surpres) revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (
UU KPK), Rabu (11/9). Surpres itu diteken di tengah duka meninggalnya eks Presiden BJ Habibie.
Surpres
itu membuat sejumlah elemen masyarakat, termasuk para pegiat
antikorupsi geger. Sebab urusan capim KPK yang mereka tolak karena
bermasalah belum kelar. Apalagi, pada akhirnya Komisi III DPR resmi
memilih lima capim, termasuk Firli Bahuri yang ramai-ramai mereka tolak
karena dugaan pelanggaran etik makin membuat senewen.
BEST PROFIT
KPK dan
para pegiat antikorupsi kompak menilai telah terjadi pelemahan terhadap
KPK. Mulai dari poin-poin dalam revisi, sampai terpilihnya Firli sebagai
capim sekaligus Ketua KPK, dianggap memiliki agenda terselubung.
PT BESTPROFIT
Jokowi
sendiri telah secara resmi mengutus Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.
Laoly serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Syafruddin mewakili pemerintah untuk menyampaikan sikap dan
pandangan terkait substansi revisi UU KPK yang diinisiasi DPR ini.
PT BEST PROFIT
Meski
menyetujui pembahasan soal revisi UU KPK, pada prinsipnya Jokowi juga
menolak sejumlah poin dalam draf yang sebelumnya telah disodorkan DPR.
PT BEST PROFIT
Sejumlah poin yang ditolak oleh Jokowi antara lain soal izin pihak luar
untuk penyadapan, penyidik dan penyelidik KPK hanya dari unsur
kepolisian dan kejaksaan, koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam hal
penuntutan, dan terakhir pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK.
BESTPROFIT FUTURES
Sementara
Jokowi menyetujui keberadaan dewan pengawas, penyadapan seizin dewan
pengawas, kewenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP3), dan menyetujui pegawai, termasuk penyelidik dan
penyidik KPK berstatus aparatur sipil negara (ASN).
BEST PROFIT FUTURES
Lewat surpres
dan penyetujuan poin-poin itu, Jokowi dinilai tak benar-benar tegas
untuk memperkuat KPK. Sebaliknya, dia hanya mengurangi dosis berat dari
gejala upaya melemahkan lembaga antikorupsi tersebut.
PT BEST PROFIT FUTURES
"Dosis
berat pelemahan KPK oleh DPR dikurangi sedikit oleh Presiden, tidak ada
penguatan," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhan melalui pesan singkat
kepada
CNNIndonesia.com, Minggu (15/9). .
PT BESTPROFIT FUTURES
Pengurangan
dosis pelemahan KPK ini salah satunya tergambar dari pemilihan Dewan
Pengawas KPK. Jokowi hanya mengubah mekanisme pemilihan, padahal fungsi
dan eksistensi pengawas ini tetap sama.
BESTPRO
"Eksistensi dan
fungsinya tetap sama, menjadi perangkat birokratis izin penyadapan KPK.
Konsekuensi penyadapan KPK prosesnya lambat, dan bisa jadi akan
kehilangan momentum untuk menangkap pelaku suap," kata dia.
BESTPRO
Menurut Kurnia, upaya pembahasan revisi UU KPK ini memang sejak awal
sangat terkesan diburu-buru oleh DPR. ICW pun mencatat ada sejumlah
kejanggalan dari betapa terburu-burunya DPR ingin mengesahkan RUU KPK
ini.
BPF
Menurut Kurnia ada konflik kepentingan dalam pembahasan RUU
KPK ini. Hal ini tak lepas dari banyaknya anggota dewan yang jadi
pesakitan di KPK. Dalam catatan ICW, sepanjang lima tahun terakhir
setidaknya 23 anggota DPR 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka
oleh KPK.
PT BESTPROFIT FUTURES
"Bahkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersama Wakil
Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan pun tak luput dari jerat hukum KPK," kata
dia.
BESTPRO
Tak hanya itu, hampir seluruh partai politik di DPR periode 2014-2019, kadernya juga sudah pernah terjaring KPK.
PT BESTPROFIT
"Dari
Partai Golkar ada delapan orang. PDIP ada tiga orang, PAN ada tiga
orang, Demokrat ada tiga orang. Kemudian ada Hanura dua orang, PKB satu
orang. PPP satu orang, Nasdem satu orang dan PKS satu orang," kata dia.
PT BESTPROFIT FUTURES
Berkaca dari data itu, Kurnia menduga bahwa KPK adalah musuh DPR, bukan
mitra kerja. Niat melemahkan KPK bahkan telah dilakukan sejak lama oleh
DPR. .
PT BESTPROFIT
Dalam catatan ICW isu revisi UU KPK mulai bergulir sejak
tahun 2010 silam. Dalam draf yang sekarang beredar secara praktis tidak
banyak perubahan dengan draf-draf sebelumnya. Narasi penguatan KPK pun
seakan hanya sebatas 'tong kosong nyaring bunyinya'.
BEST PROFIT FUTURES
Kurnia pun
meminta sebaiknya DPR dan pemerintah bisa segera menghentikan pembahasan
RUU KPK ini. Sebab akan jauh lebih bijaksana apabila DPR memfokuskan
kerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi.
BEST PROFIT FUTURES
"Seperti
revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan
Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunai," katanya.
PT BESTPROFIT FUTURES
Namun
jika memang DPR dan pemerintah tetap bersikukuh untuk membahas aturan
yang sebenarnya mengebiri KPK ini, maka tak ada jalan lain selain
pengawalan dari masyarakat demi pemberantasan korupsi terus terjamin di
negeri ini.
BPF
"Tak ada jalan lain, selain seluruh masyarakat
Indonesia yang mengawal isu revisi UU KPK dan melawan berbagai pelemahan
pemberantasan korupsi," kata dia.
PT BEST PROFIT FUTURES